dpmptsp Prov. Kep. Bangka Belitung
Pendaftaran
| 1. | Dilarang manipulasi, memalsukan data permohonan yang diajukan | |
| Dasar hukum : Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Pasal 35 | ||
| Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. | ||
| Sanksi ( Pasal 51 ayat 1) | ||
| Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). | ||
| 2. | Dilarang merusak, mengganggu, menerobos pengamanan, pencurian data elektronik terhadap jalannya aplikasi pelayanan publik ini | |
| Dasar Hukum : Undang Undang No.11 Tahun 2008 Pasal 33 | ||
| Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. | ||
| Sanksi (Pasal 49) | ||
| Hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). | ||
| Pasal 30 Ayat 1 | ||
| Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun. | ||
| Sanksi Pasal 46 ayat 1 | ||
| Hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). | ||
| Pasal 30 Ayat 2 | ||
| Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. | ||
| Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan: | ||
| melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau | ||
| sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah | ||
| Sanksi Pasal 46 ayat 2 | ||
| Hukuman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) | ||
| Pasal 30 ayat 3 | ||
| Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. | ||
| Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan. | ||
| Sanksi Pasal 46 ayat 3 | ||
| Hukuman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) | ||
| 3. | Dilarang penggunaan akta otentik yang didasarkan atas keterangan palsu dan menimbulkan kerugian | |
| Dasar Hukum : Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP | ||
| 1) | Barangsiapa menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimblkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun | |
| 2) | Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian | |
Apapun Kebutuhan dan Izin Usaha Anda.
Kami Siap, Membantu Anda!
Jika anda memerlukan informasi terkait dengan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, silahkan hubungi kami melalui Email, Telepon, Call center maupun fitur pesan yang telah kami sediakan.